Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari

00:00
00:00


      Barito Utara - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi untuk membahas pemberian dana tali asih PT Nusa Persada Resources (NPR) kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah lantai I, Senin (9/11/2026), sebagai tindak lanjut atas aksi penyampaian aspirasi warga pada 5 November.Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis. Ia meminta agar pembahasan dilakukan secara damai dan terbuka, serta penyaluran tali asih dikomunikasikan langsung dengan pihak yang berkepentingan. Menurut Muhlis, kejelasan penerima diperlukan untuk mencegah tumpang tindih.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Barito Utara, Rayadi, mengatakan bahan yang disampaikan warga dalam aksi telah diteruskan kepada pihak terkait. Ia berharap pemerintah desa dan PT NPR menjelaskan tahapan pemberian tali asih pada area yang disebut masing-masing seluas 140 hektare, 190 hektare, dan 388 hektare.Dalam rapat itu, PT NPR memaparkan bahwa pemberian tali asih dilakukan dalam tiga tahap dengan luasan tersebut. Perusahaan juga menyebut adanya dinamika di lapangan, termasuk klaim dari sejumlah pihak atas lahan. Keterangan perusahaan itu disampaikan dalam rapat dan belum dengan sendirinya memastikan siapa yang berhak menerima dana.Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie, meminta PT NPR meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga merujuk pada tata ruang kabupaten dan menyampaikan pandangannya mengenai wilayah izin usaha pertambangan perusahaan yang disebut seluas 4.291 hektare. Penjelasan lebih lanjut mengenai batas dan status lahan belum dipaparkan dalam keterangan rapat yang tersedia.Kapolres Barito Utara menyampaikan bahwa warga sebelumnya meminta bupati melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) memverifikasi dan memvalidasi lahan serta memfasilitasi pembayaran tali asih pada area 388 hektare. Menurutnya, keterangan dari pemerintah desa dan perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan verifikasi oleh Timdu PKS.Kajari Barito Utara meminta klarifikasi mengenai pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan dan memastikan apakah dana telah diterima pihak yang berhak. Ia juga mengimbau warga yang merasa dirugikan atau menjadi korban penipuan untuk menempuh mekanisme pelaporan yang berlaku. Proses hukum yang sedang berjalan, katanya, perlu dihormati.Ketua Dewan Adat Dayak Barito Utara mengharapkan keberatan warga disertai bukti yang relevan dan penyelesaian ditempuh melalui musyawarah. Belum ada keterangan dalam bahan rapat yang disampaikan mengenai tanggapan langsung warga atau rincian bukti klaim masing-masing pihak.Rapat dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie, Sekda Muhlis, unsur kejaksaan dan TNI-Polri, Kesbangpol, Sekretariat Timdu PKS, PT NPR, kepala desa, serta pihak terkait lainnya. Pemkab menyatakan akan melanjutkan koordinasi untuk memperjelas persoalan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan menjaga ketertiban di wilayah setempat.

Tim Red

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari
  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari
  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari
  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari
  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari
  • Pemkab Barito Utara Fasilitasi Dialog soal Tali Asih PT NPR untuk Warga Karendan dan Muara Pari